Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI

Faisal Attamimi

Oleh : Faisal Attamimi

Pendahuluan

Sejak negeri ini berdiri melalui pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, bahkan sebelum kemerdekaan diproklamasikan, perbedaan pandangan soal bentuk dan konsep bernegara Indonesia telah menjadi perdebatan panjang. Salah satu yang dipersoalkan adalah posisi agama dalam negara, apakah negara Indonesia menjadi negara Islam atau negara kebangsaan saja.

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa pada akhirnya para pendiri bangsa kita telah menyepakati bentuk negara bangsa yang menjadi pilihan, dengan tetap menjadikan agama sebagai pijakan nilai tertinggi dalam mengukur pantas atau tidaknya cara, sikap dan dan tindakan dalam mengurus negara ini.

Pandangan terakhir itulah yang hingga kini menjadi konsensus nasional tegaknya NKRI menjadi negara yang beragama meskipun bukan negara agama dan pasti bukan negara sekuler. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara beragama, oleh sebab itu, maka agama haruslah menjadi sumber utama mengelola negara dan mewujudkan kesejahteraan warga negara.

Memahami sekilas sejarah lahirnya NKRI itu dapat diketahui bahwa para pendiri bangsa ini mempunyai visi yang jauh ke depan. Rumusan moderasi beragama dalam konsep dan prakteknya telah dilakukan oleh para pendiri bangsa dan dilanjutkan oleh para pejuang NKRI selanjutnya. Kita telah memiliki modal sosial-historis konsep dan implementasi moderasi beragama dengan kehidupan yang demikian beragam dari berbagai kehidupan. Rumusan dan perwujudan bhinneka tunggal ika menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.

Dengan fakta historis dan sosiologis perjalanan bangsa tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah perlunya saat ini dan seterusnya menggerakkan masyarakat kita untuk memahami konsep moderasi beragama?
2. Apa urgensinya mengimplementasikan moderasi beragama bagi masyarakat dalam menjaga NKRI?

Pembahasan

Perlu diketahui bahwa moderasi beragama itu terkait dengan keberagamaan. Agama dan keberagamaan adalah dua hal yang berbeda. Agama adalah nilai universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan keberagamaan adalah terkait dengan implementasi ajaran agama yang universal itu menjadi nilai praktis dan diamalkan oleh manusia yang relatif, terikat oleh budaya, ruang dan waktu.

Persoalan keagamaan dan kebangsaan dan hubungan keduanya memang menjadi perdebatan yang tak kunjung usai, padahal pemahaman terhadap dua hal itu mempengaruhi sikap beragama yang moderat atau tidak. Diperlukan formulasi strategis dalam penguatan moderasi beragama sebagai kontribusi dan peran kita bagi pencerahan masyarakat, termasuk proteksi terhadap empat komitmen kebangsaan (Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran tersebut dapat diwujudkan jika masyarakat tetap menjaga moderasi dalam keberagamaan.

Sebagaimana diketahui bahwa tantangan yang kita hadapi belakangan ini tidaklah mudah. Teknologi informasi yang berkembang pesat memberi ruang bagi publik untuk mengekspresikan segala propaganda ideologi yang dengan mudah mempengaruhi kaum muda dan masyarakat pada umumnya. Efek negatif dari ruang publik yang digunakan oleh propagandis itu kemudian membuat sebagian masyarakat memiliki cara pandang sendiri. Berkembanglah cara pandang, sikap dan prakrik beragama yang ekstrim, bahkan tidak jarang sikap ekstrimitas itu mengabaikan martabat umat manusia. Nilai dan martabat manusia dikesampingkan, padahal sejatinya agama itu sangat menghargai martabat manusia.
Selain itu berkembang pula cara pandang yang semangan keberagamaannya tidak selaras dan tidak sejalan dengan konsensus nasional berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Demikian pula klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak dengan tafsir agama yang ekslusif. Kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi menimbulkan konflik. Semua memerlukan pencerdasan dan pencerahan sehinggan masyarakat kita terselamatkan dari efek-efek negatif pemahaman dan sikap seperti itu.

Tantangan-tantangan tersebut menyadarkan kepada kita akan perlunya terus-menerus mengobarkan semangat perlawanan melalui wacana, gagasan, pemikiran dan gerakan untuk kembali kepada nilai-nilai keagamaan yang moderat dan komitmen pada konsensus nasional bangsa kita. Masyarakat kita adalah majemuk dan juga religious. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tugas bagi setiap warga negara. Moderasi beragama adalah perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di negeri ini, beragama itu pada hakekatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia pada hakekatnya adalah beragama. Moderasi beragama dapat menjadi sarana, menjadi jalan, dan menjadi peluang untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran menuju Indonesia yang maju dan berperadaban.

Dalam konteks ajaran Islam kita dapat menemukan penjelasan yang mengantarkan pada pemahaman soal moderasi (wasathiyyah). Beberapa ayat dalam al-Qur’an terdapat konsep yang menunjukkan karakteristik ajaran Islam sebagai misi utama ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (Rahmatan lil ‘alamin, Q.S. al-Anbiya’:107). Karakteristik ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah, QS.al-Rum: 30). Adapun karakteristik umat Islam adalah umat yang moderat (ummatan wasatan, QS.al-Baqarah: 143). Selain itu ada pula ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak pada kebenaran (hanif, QS.al-Rum:30), menegakkan keadilan (QS.al-Maidah: 8) dan kebaikan agar menjadi umat terbaik (khair ummah, QS. Ali Imran: 110).

Semua yang dikemukakan dalam ayat-ayat al-Qur’an tersebut adalah memperkuat perlunya dan pentingnya beragama dengan sikap yang moderat yang tergambar dengan istilah “ummatan wasathan”. Moderasi menekankan pada pada sikap, maka bentuk moderasi pun dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena pihak dan persoalan yang dihadapi tidak sama antara satu negara atau satu tempat dengan negara atau tempat lain. Di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia sikap moderasi itu minimal meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemikiran sikap toleran, pernghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan.

Di negara-negara muslim minoritas seperti Amerika, John Esposito dan Karen Armstrong mendeskripsikan bahwa muslim moderat sebagai orang yang mengekspresikan Islam secara ramah dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain serta nyaman dengan demokrasi dan pemisahan politik dan agama. Konteks di Indonesia sebagai solusi dari perdebatan sengit awal kemerdekaan, proses kompromi terjadi dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti bahwa negara Republik Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mayoritas Islam di Indonesia adalah moderat, yang diwakili oleh Nandlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta ditandai dengan dukungan kepada empat konsensus nasional tersebut di atas. Visi keorganisasian NU misalnya, memiliki khittah yang meliputi moderasi (tawassuth), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Dengan sikap moderasi ini, umat Islam di Indonesia dapat menjadi model dalam hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai dan harmoni.

Penutup/kesimpulan

1. Perlu memperdalam pemahaman esensi ajaran agama bagi para pemeluk agama terutama yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan.
2. Keragaman tafsir dan pendangan keagamaan perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan kecerahan dan kecerdasan dalam menjawab kehidupan yang beragam.
3. Merawat ke-Indonesia-an adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here